-
Pemerintahan | 7 bulan laluJelang Pelaksanaan PON, Irjen Kemendagri Ingatkan Pemerintah Aceh Sedia Payung Sebelum Hujan
DIALEKSIS.COM | Aceh - Seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang terlibat dalam Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 wilayah Aceh, diingatkan untuk “Sedia Payung Sebelum Hujan” dengan segala persiapan penyelenggaraan PON XXI yang hanya tinggal menghitung hari.
-
Aceh | 1 tahun laluSekda Aceh dan Dirjen Polpum Kemendagri Kunjungi Anjungan Aceh di TMII, Ini yang Bahas
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, Bustami, SE, M.Si, hadir untuk mendampingi Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, dalam kunjungan mereka ke Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada Kamis (1/6/2023). Kunjungan ini dilakukan oleh Dirjen Polpum setelah membuka kegiatan Indonesia Expo dan Forum 2023.
-
Pemerintahan | 1 tahun laluMenjelang Ramadan, Irjen Kemendagri: Minta Pemda Segera Kirimkan Data Kekurangan Komoditas
DIALEKSIS.COM | Nasional - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengirimkan data kekurangan komoditas menjelang Ramadan. Data tersebut dibutuhkan untuk melakukan pemetaan penanganan terhadap daerah yang bersangkutan.
-
Nasional | 1 tahun laluSerahkan Juknis Dekonsentrasi, Dirjen Bina Adwil Minta Daerah Tingkatkan Realisasi Anggaran
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
-
Berita | 1 tahun laluDirjen Dukcapil Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif Penyelenggaraan Pemilu 2024
-
Nasional | 2 tahun laluDirjen Bangda Dorong Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Irigasi di Jawa Barat
DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) terus mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan irigasi di Provinsi Jawa Barat. Upaya itu dilakukan, salah satunya dengan menggelar Lokakarya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) “ Komponen B di Hotel Amaroossa, Bandung, Rabu (26/10/2022).
-
Aceh | 2 tahun laluDirjen Bina Adwil Kemendagri Jadi Dosen Praktisi di Ilmu Pemerintahan FISIP USK
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal ZA., M.Si menjadi Dosen Praktisi di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Sabtu (15/10/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluKukuhkan Redkar Kabupaten Kubu Raya, Dirjen Bina Adwil Dorong Partisipasi Masyarakat
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.
-
Nasional | 2 tahun laluDirjen Keuda Sampaikan Arah Kebijakan Perencanaan Keuda Masa Pandemi
DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi keynote speaker pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023, Selasa (15/3/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluPrestasi Banyuwangi Turunkan Angka Kemiskinan, Diapresiasi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi atas upayanya menekan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja pada rapat koordinasi teknis strategi penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuwangi, Jumat (11/3/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluKemendagri Luncurkan Aplikasi Simlinmas, Ini Fungsinya
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan aplikasi Simlinmas. Momen peluncuran itu berlangsung saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertajuk "Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Penyelenggaraan Trantibum untuk Indonesia Maju dan Sehat", yang digelar secara luring dan daring dari Hotel Millennium, Jumat (4/3/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluDirjen Pemdes Kemendagri Minta Kepala Desa Kembangkan Teknologi Digital
DIALEKSIS.COM | Bandung Barat - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah desa tak perlu ragu untuk mengembangkan teknologi digital. Pasalnya, terobosan ini dapat mempercepat layanan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, penerapan sistem digital juga diyakini mampu menumbuhkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa.
-
Nasional | 2 tahun laluKemendagri Tekankan Program 'SIAK Terpusat' Terinstal di Semua Daerah Tahun Ini
DIALEKSIS.COM | Bali - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat harus terinstal di 514 kebupaten/kota di Indonesia tahun 2022 ini.
-
Nasional | 2 tahun laluDirjen Bina Pemdes: Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa Tahun Anggaran 2022
DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) berupaya mempercepat penetapan batas desa untuk tahun anggaran 2022.
-
Nasional | 3 tahun laluKemendagri Tak Mau Ikut Campur Soal Kisruh Eksekutif dan Legislatif Aceh
DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr Mochamad Ardian Noervianto, MSi mengatakan, penyetujuan Pergub APBA tahun 2020 secara normatif tak perlu melibatkan pembahasan dengan DPRA.